MURATARA – Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 mulai memantik kecurigaan publik. Sejumlah pos belanja bernilai besar diduga sarat pemborosan hingga indikasi permainan anggaran.(11/02/2026)
Sorotan paling tajam tertuju pada Belanja Modal Menara Telekomunikasi Rp1.350.000.000. Pertanyaannya sederhana: untuk siapa menara ini dibangun? Di tengah menjamurnya tower milik operator swasta, pembangunan menara baru berpotensi menjadi proyek mahal yang minim urgensi.
Tak kalah janggal, Belanja Jasa Tenaga Ahli Rp180 juta untuk pembuatan konten. Diskominfo sudah memiliki tenaga honorer dan PPPK yang digaji negara untuk fungsi serupa. Jika pekerjaan yang sama dibayar dua kali melalui skema berbeda, publik patut curiga: ini kebutuhan atau pengondisian?
Belanja ATK Rp83 juta juga mengundang tanya. Pos klasik yang kerap dijadikan “ladang aman” mark up harga dan penggelembungan volume.
Kemudian, pengadaan mobil dinas Rp422,4 juta. Isu lama kembali mencuat: apakah ada bonus atau cashback dari showroom? Jika ada dan tak tercatat sebagai penerimaan daerah, itu bukan lagi etika — tapi berpotensi gratifikasi.
Terakhir, Belanja Jasa Operator Komputer Rp61,5 juta. Lagi-lagi muncul dugaan tumpang tindih dengan tenaga ahli dan PPPK yang sudah ada. Mengapa satu pekerjaan dibayar berlapis?
Pola anggaran ini memperlihatkan satu benang merah: belanja besar, fungsi dipertanyakan, dan potensi pemborosan terbuka lebar.
Sampai berita ini diterbitkan, Muhamad Alamudi, S.Pd., M.A.P, selaku Kepala Diskominfo Muratara melalui sekertarisnya Jumadi saat dikonfirmasi agar awak media bahwa dirinya akan menyampaikan dengan kepala dinas atau awak media menghubungi langsung kepala bidang media secara langsung untuk kejelasan kegiatan tersebut.
"Maaf Dindo silakan hubungi atau wa kabid media langsung terkait kegiatan yang ditanya kan dan nanti juga akan saya sampaikan dengan kepala dinas ,"tutupnya.(JF)
Posting Komentar